Selasa, 30 Juni 2015

Mengenal Peran Profesi Advocat, Pengacara dan Konsultan Hukum, Dalam Penanganan Kasus Hukum.


Belakangan ini sejak terjadi kasus pembunuhan Angeline, seorang siswa SD di Denpasar Bali, kita disuguhi dengan berbagai informasi yang menarik. Bagaimana sorang tersangka diperiksa dengan segala cara, polisi mengadakan penyelidikan dan penyidikan, bagaimana para penuntut menlancarkan tuduhan, serta tak lupa bagaimana para pengacara tersangka berusaha mati-matian dengan segala cara berusaha untuk membebaskan atau setidaknya mengurangi tingkat keberatan akibat tuntutan.


Kita melihat setidaknya ada 2-3 pengacara kondang di negeri ini bertarung mati-matian berhadapan antara membela tersangka dan disisi lain membela keluarga korban. Namun saya secara pribadi terus terang penasaran mengapa seorang yang jelas-jelas bersalah kok dibela, seolah-olah mereka para pengacara tersebut pekerjaannya hanya mencari celah kesalahan agar cliennya bebas dari segala tuntutan. Entah mereka menunjuk kesalahan prosedural, hal yang bersifat teknis lapangan, pengkaburan fakta "yang bisa" menngecilkan peran tersangka dalam kasus atau hal lain yang kadang sampai membuat saya "ilfil" dengan profesi pengacara tersebut. Melalui artikel ini saya penasaran ingin mempelajari lebih jauh tentang profesi pengacara dan menyajikannya kepada anda, semoga bermanfaat.

Dalam dunia hukum dikenal 2 subyek pelaku hukum, yaitu : tersangka dan korban. Dalam hal ini di mata hukum keduanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Kalau korban posisinya jelas, ingin memperoleh keadilan melalui proses hukum yang dijalankan. Namun bagi si tersangka, dia juga mempunyai hak, nah hak tersangka inilah yang ingin diperjuangkan oleh mereka yang berprofesi sebagai pengacara/ penasehat hukum. Karena ada sebagian dari tersangka yang "hanya di jadikan korban" / kambing hitam atau ada beberapa pelaku yang dalam kasus hukum memiliki peran berbeda. Sehingga dikenal istilah "tersangka primer" dan istilah "tersangka sekunder".  Namun terlepas apakah mereka "tersangka primer" dan istilah "tersangka sekunder".



Dalam dunia lembaga hukum ada istilah umum yang berhubungan dengan perlindungan hak tersangka, mereka adalah : Pengacara atau advokat atau kuasa hukum.  Pengacara atau advokat atau kuasa hukum adalah kata benda, subyek. Dalam praktik dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan (klien) dengan penyelesaian suatu kasus hukum.


Definisi.

Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Dalam profesi hukum, dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Istilah pengacara dibedakan dengan istilah Konsultan Hukum yang kegiatannya lebih ke penyediaan jasa konsultasi hukum secara umum.

Pembelaan dilakukan oleh pengacara terhadap institusi formal (peradilan) maupun informal (diskursus), atau orang yang mendapat sertifikasi untuk memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di Indonesia, untuk dapat menjadi seorang pengacara, seorang sarjana yang berlatar belakang Perguruan Tinggi hukum harus mengikuti pendidikan khusus dan lulus ujian profesi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi pengacara. 

Tatacara dan penyelenggaraan profesi advocat, pengacara dan konsultan hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat


Perbedaan Advocat, Pengacara dan Konsultan Hukum.


1. Apa bedanya advocaat, pengacara dan konsultan hukum?
  • Advocat adalah pengacara yang diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat nasihat dari Mahkamah Agung. Batas wilayah hukum tugas dari seorang advocat adalah seluruh propinsi di Indonesia.
  • Pengacara yaitu seseorang yang membantu penggugat maupun tergugat dan diangkat oleh Pengadilan Tinggi tertentu dan batas wilayah tugasnya hanya diperbolehkan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi tersebut. Di samping itu ia boleh mengajukan perkara-perkara dan mewakili orang-orang yang mempunyai perkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat tidak saja di hadapan Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi juga di hadapan semua Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi tersebut. Permohonan untuk diangkat menjadi pengacara dapat diajukan oleh setiap orang yang berijazah sarjana hukum kepada Menteri Kehakiman melewati Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan Mahkamah Agung, yang semuanya memberikan nasihat tentang permohonan tersebut. Oleh karena itu Menteri Kehakiman, setelah menerima berkas permohonan yang telah disertai nasihat dari Mahkamah Agung, akan mengirimkan berkas itu kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dengan permintaan agar diambil ujian terhadap pemohon. Setelah lulus dari ujian, maka Menteri Kehakiman, setelah menerima laporan tentang hasil ujian itu, akan mengangkat pemohon sebagai pengacara. Pengacara yang telah diangkat itu mengangkat sumpah di hadapan Pengadilan Tinggi.
  • Konsultan hukum yaitu seseorang yang tidak harus memiliki ijin praktek sebagai advocat atau pengacara, tetapi ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penyelesaian sengketa di bidang hukum. Pengetahuan yang cukup tidak ada kriteria yang tegas tetapi paling tidak seorang konsultan hukum harus mempunyai latar belakang pendidkan hukum dan pengalaman-pengalaman menyelesaikan sengketa hukum terutama di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa seorang konsultan hukum hanya memberi nasehat.


2. Apa ada standard cost utk meminta bantuan seorang pengacara/advocat/konsultan hukum?

Mengenai standard cost tidak terdapat patokan. Bagi para pencari hukum yang tidak mampu, ketua pengadilan dapat memerintahkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Untuk menentukan apakah seorang pencari keadilan berhak atas bantuan dengan cuma-cuma itu, diperlukan suatu pemeriksaan secara sumir oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal yang bersangkutan, yang oleh ketuanya dapat diserahkan kepada beberapa orang hakim pada pengadilan tersebut. Orang yang diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bisa merupakan penggugat atau tergugat dalam perkara perdata ataupun seorang tertuduh dalam suatu perkara pidana.

Di samping itu terdapat juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang juga memberikan bantuan kepada para pencari keadilan yang tidak mampu untuk mengambil seorang pengacara.


Lima Ciri dan Karakter Profesi Pengacara


  • Pertama, advokat itu harus memiliki tujuan yang lurus. Maksudanya tujuan lurus bagaimana dia mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan itu tanpa mudah digoda dengan uang, wanita dan sebagainya serta segala sesuatu yang mengiurkan. Jadi pengacara harus murni menegakkan hukum. Di samping itu, aspek komersial tidak bisa dihilangkan begitu saja. Tapi harus seimbang dengan perkara yang ditangani.
  • Kedua, mengatur  emosi. Cara mengatur emosi ini adalah advokat itu jangan mau digerakkan oleh nafsu dan perasaannya, terutama dari pihak lain. Hingga akhirnya advokat itu  kehilangan kewibawaan dan tanggung jawabnya.
  • Ketiga, bekerja sesuai hati nurani. Maksudnya di sini advokat itu harus semaksimal mungkin menjauhkan diri dari pemalsuan-pemalsuan, dendam dan iri hati kepada orang lain. Misalnya, melihat rekan sejawat sukses dari dia.
  • Keempat, paling penting advokat itu harus bertanggung jawab secara hukum dan moral terhadap kasus yang ditangai. Di atas kehendak hukum yang berlaku, bukan kehendak kliennya. Terkadang klien kita mau melenceng ke tindakan melawan hukum. Tapi haruslah kita sebagai advokat menegakkan hukum. Sebab pengacara itu tujuannya  bukan mencari kemenangan tapi mencari kebenaran.
  • Kelima, advokat itu harus mampu menjadi agen pembaharuan dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Maksudnya, advokat itu harus mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum. Supaya dia mampu mengantisipasi persoalan yang dihadapinya.  Artinya advokat itu harus mencerdaskan masyarakat



Kode Etik Profesi Advokat.


KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA 

PEMBUKAAN     

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.      



BAB I KETENTUAN UMUM 
Pasal 1   

Yang dimaksud dengan:
a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar   pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.

b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.

c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.

f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.  



BAB II 
KEPRIBADIAN ADVOKAT 
Pasal 2 

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.  


Pasal 3

a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.

c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.

d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.

e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.

f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.

g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile).

h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.  



BAB III 
HUBUNGAN DENGAN KLIEN 

Pasal 4 

a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.

b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.

c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.

e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.

j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.


BAB IV 
HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT 

Pasal 5 

a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.

c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.

d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.

e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.

f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.  


BAB V 
TENTANG SEJAWAT ASING 

Pasal 6 

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.  


BAB VI 
CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA 

Pasal 7 

a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice ".

b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.

c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.

d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.

e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.

g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.

h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.

i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.  



BAB VII 
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK 

Pasal 8 

a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.

b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.

c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.

d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.

e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.

f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keteranganketerangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.

g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.

h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatulembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.  



BAB VIII 
PELAKSANAAN KODE ETIK 

Pasal 9 

a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.

b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.    


BAB IX 
DEWAN KEHORMATAN   

Bagian Pertama KETENTUAN UMUM 

Pasal 10 

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik  yang dilakukan oleh Advokat.

2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.

3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.

4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota; c. Pengadu/Teradu.  


Bagian Kedua 
PENGADUAN 

Pasal 11 

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:
a.   Klien.
b. Teman sejawat Advokat.
c.   Pejabat Pemerintah.
d.   Anggota Masyarakat.
e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.

2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut  epentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.

3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.  


Bagian Ketiga 
TATA CARA PENGADUAN 

Pasal 12 

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.

2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.

3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.

4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.  


Bagian Keempat 
PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH 

Pasal 13 

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.

2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut. 6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling tambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.

7. Pengadu dan yang teradu:
a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.

8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.  


Bagian Kelima 
SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH 

Pasal 14 

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.

2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.

3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,

4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.

5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.  


Bagian Keenam 
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Pasal 15 

(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;
c. Menolak pengaduan dari pengadu.

(2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.

(3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.



(4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.

(5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.  


Bagian Ketujuh 
SANKSI-SANKSI 

Pasal 16   

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
a. Peringatan biasa.
b. Peringatan keras.
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:
a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.

4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.  

Bagian Kedelapan 
PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN 

Pasal 17 

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:
a. Anggota yang diadukan/teradu;
b. Pengadu;
c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
e. Dewan Kehormatan Pusat;
f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.  


Bagian Kesembilan 
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN KEHORMATAN PUSAT 

Pasal 18 

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.

2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.

3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.

4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.

5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.

6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.

7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

8. Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.

9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.

10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.

11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.

12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.

13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.  


Bagian Kesepuluh 
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN 

Pasal 19 

1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.

2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.

4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;
b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;
c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.

5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.  


Bagian Kesebelas 
KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN 

Pasal 20 

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.  


BAB X 
KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN 

Pasal 21 

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.  


BAB XI 
ATURAN PERALIHAN 

Pasal 22 

1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali.

2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.

4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini.  


Pasal 23 

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.  

BAB XXII 
PENUTUP 

Pasal 24 

Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 23 Mei 2002


Bagi anda yang penasaran ingin lebih mendalami pengetahuan tentang profesi pengacara/advocat/konsultan hukum, silahkan kunjungi situs berikut :



Penyusun : Yohanes Gitoyo, S Pd.
Sumber : 
  1. http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5
  2. https://id.wikipedia.org/wiki/Pengacara
  3. http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/perbed_advokat.htm
  4. https://khaerumam.wordpress.com/2013/11/12/lima-ciri-dan-karakter-profesi-pengacara/

Senin, 29 Juni 2015

Inilah : 10 Minuman Segar Yang Mampu Mengusir Racun Dalam Tubuh Anda !


Tubuh yang sehat dapat menunjang aktivitas yang Anda lakukan setiap harinya. Tetapi, untuk mendapatkan tubuh sehat, diperlukan berbagai usaha, seperti olahraga, menjalani pola hidup sehat, mengonsumsi makanan sehat dan lain sebagainya.

Salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan mengonsumsi minuman yang menyehatkan. Seperti sepuluh minuman sehat nan menyegarkan berikut ini.


Tak hanya menyegarkan, minuman-minuman ini akan membersihkan sistem pencernaan Anda, membakar lemak, mengeluarkan racun dalam tubuh dan dapat meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan.

1. Lidah buaya.
Lidah buaya memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa, seperti menjadikan sirkulasi darah lebih baik, melancarkan sistem pencernaan dan menambah energi. Campurkan 1 cangkir air, 1 sendok makan perasan lemon dan 1 sendok makan lidah buaya segar.

2. Mentimun dan lemon.
Minuman ini akan meningkatkan kekebalan tubuh Anda dan mengeluarkan racun dalam tubuh. Iris mentimun dan tambahkan ke dalam 8 gelas air. Tambahkan 1 buah perasan lemon dan 10 lembar daun mint. Diamkan dalam kulkas beberapa saat agar lebih segar dan nikmat.

3. Semangka.
Semangka kaya akan vitamin dan mineral dan tentunya menyegarkan karena mengandung banyak air. Masukkan 2-3 cangkir semangka cincang tanpa biji ke dalam 4 gelas air. Simpan di lemari es selama beberapa jam agar rasanya lebih meresap.

4. Lemon dan jahe.
Siapkan setengah buah perasan lemon dan sepotong kecil jahe yang sudah diparut. Tambahkan 400 ml air dan minum saat pagi hari. Resep minuman ini sangat bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mengeluarkan racun dan mengurangi rasa sakit, karena jahe memiliki sifat penghilang rasa sakit yang kuat.

5. Mangga dan jahe.
Minuman ini berkhasiat untuk membuang racun, meningkatkan metabolisme, melancarkan pencernaan dan mengurangi rasa sakit. Tambahkan 1 cangkir mangga cincang dan 1 sendok makan parutan jahe, lalu masukkan dalam wadah air. Masukkan dalam kulkas dan diamkan selama beberapa jam sebelum dinikmati.

6. Air jeruk.
Minuman ini diperkaya akan vitamin C dan antioksidan. Campur 5 irisan mentimun, 2 sendok makan perasan lemon, setengah cangkir jus jeruk, daun mint segar dalam 800 ml air dingin.

7. Cuka apel.
Para ahli telah merekomendasikan untuk minum satu sendok cuka apel setiap hari. Cuka apel dapat Anda tambahkan untuk menu diet Anda, sebagai pengganti detoks. Tambahkan 2 sendok makan cuka apel, 1 sendok makan perasan lemon, 1 sendok teh bubuk kayu manis dan setengah irisan apel dalam 400 ml air.

8. Minuman buah.
Anda dapat menambahkan buah apapun untuk membuat resep minuman ini. Tetapi akan lebih baik jika menggunakan buah kiwi dan stroberi, karena keduanya memiliki rasa yang tajam. Potong beberapa stroberi dan kiwi lalu campurkan dalam wadah air. Daun mint dan rosemary juga cocok dicampurkan dengan buah-buahan ini. Minuman ini kaya vitamin dan antioksidan yang akan membuat Anda awet muda dan membantu tubuh Anda dalam melawan penyakit.

9. Minuman pedas manis.
Ini merupakan resep minuman yang memiliki rasa pedas dan manis. Campur 2 sendok makan perasan lemon, 2 sendok makan sirup maple murni, lalu tambahkan cabai rawit dan garam ke dalam 400 ml air.

10. Apel dan kayu manis.
Minuman ini tidak memiliki kalori dan akan membantu menghilangkan lemak di perut dengan cepat. Potong apel tipis-tipis lalu masukkan dalam wadah air bersama dengan batang kayu manis. Dinginkan selama beberapa jam sebelum Anda meminumnya.

Sumber : log.viva.co.id, Senin, 29 Juni 2015, 07:04 WIB.

Sabtu, 27 Juni 2015

Mengenal Helikopter AS565 MBe Panther, Cantik Namun Mematikan !


Puspenerbal TNI AL akan kedatangan helikopter AKS (Anti Kapal Selam) dari jenis AS565 Panther. Seperti telah dirilis dalam pemberitaan terdahulu, unit AS565 Panther yang dipesan 11 unit. Dan bertepatan dengan ajang Indo Defence 2014, Airbus Helicopter (d/h Eurocopter) resmi mengumumkan ke media tentang kontrak pembelian tersebut. Juga diketahui bahwa seri yang dibeli Indonesia persisnya adalah helikopter rotorcraft AS565 MBe Panther, yang tak lain versi naval dari keluarga Panther.

Dengan basis kemampuan multirole, AS565 MBe Panther TNI AL mampu menjalankan peran AKS yang dilengkapi kemampuan meluncurkan torpedo, tugas pengintaian, patroli laut, anti perang permukaan, sampai mendukung tugas SAR di lautan lepas. Bahkan dimungkinkan helikopter ini dibekali radar yang berkemampuan OTHT (Over The Horizon Targeting) untuk membantu penembakkan rudal dari kapal perang. Untuk misi menguber kapal selam lawan, AS565 MBe Panther akan dibekali perangkat dipping sonar HELRAS (Helicopter Long Range Active Sonar).


Kesebelas AS565 MBe Panther akan dikirimkan secara bergelombang dalam kurun waktu tiga tahun. Sesuai kesepakatan kerjasama, helikopter tidak langsung diantar ke pihak pengguna, melainkan Airbus Helicopter akan menyerahkannya untuk PT Dirgantara Indonesia dalam proses perakitan. Kini Airbus Helicopter menjadi pemasok helikopter terbesar untuk TNI, selain menunggu proses kedatangan AS565 MBe Panther, TNI juga telah menggunakan helikopter Colibri EC120 untuk pelatihan, AS550 Fennec dan NBO 105 untuk misi serang ringan TNI AD, Puma dan Super Puma yang dioperasikan TNI AU, hingga yang paling canggih helikopter SAR Tempur untuk Paskhas EC725 Cougar yang akan tiba di Indonesia dalam waktu dekat. 

Eurocopter AS565 Panther adalah versi militer dari Eurocopter AS365 Dauphin helikopter menengah-berat multi-purpose mesin kembar . Panther yang digunakan untuk berbagai macam peran militer, termasuk serangan tempur, dukungan api, anti-kapal selam, anti-perang permukaan, pencarian dan penyelamatan, dan evakuasi medis (evakuasi medis).

Helikopter AS 565 MB merupakan multi purpose: naval version, serach and rescue, berbasiskan AS 365 N3 (maritime patrol and surveillance platform).

AS 565 MB, bisa digunakan untuk misi: fire support, Anti-Submarine (ASW) dan Anti-Surface Warfare (ASuW), yang bisa dipersenjatai dengan: AS15TT anti-ship missiles, searchlight, Magnetic Anomaly Detector (MAD), dipping sonar, search radar, anti-tank missiles, gun pods, rockets, torpedo dan lain sebagainya. Panther juga dijual oleh Eurocopter ke Amerika Serikat untuk United States Coast Guard (USCG) sebagai HH-65 Dolphin.


Dari 11 helikopter yang dibeli TNI AL, tidak semuanya untuk AKS, namun ada juga versi AKPA dan versi Intai Taktis. Helikopter Panther AS-565 MBe yang dibeli seharga 23 USD/unit ini, sedang disiapkan oleh Skadron 400 TNI AU dan pihak Prancis, untuk mendapatkan spesifikasi yang terbaik, bagi Indonesia.

Untuk misi operasi Naval, AS565MB bisa dikatakan nyaris sempurna: senyap, biaya perawatan murah, multi purpose untuk: surveillance kapal permukaan, Anti-Surface unit Warfare (ASuW) dan Anti-Submarine Warfare (ASW).

Anti Kapal Permukaan

Dengan durasi terbang selama 4 jam, AS565MB masuk kedalam kelas helikopter medium. Helikopter ini dapat melakukan misi Over-the-Horizon Targeting (OTHT) dengan membawa rudal jarak jauh, sehingga efektif sebagai anti-surface warfare (ASUW).

Apalagi jika helikopter ini didukung oleh rudal generasi baru seperti MBDA’s Future Anti Ship Guided Weapon (FASGW), maka AS565MB dapat melakukan pencarian, memilah sasaran, serta membayangi atau menyerang sasaran dari balik lengkung bumi (OTHT) secara presisi, tanpa mampu dideteksi oleh kapal musuh. Kapal musuh akan terkendala oleh pola lengkung bumi (OTHT). Ketahanan terbang helikopter ini mencapai waktu 4 jam dengan kecepatan medium (14o km/jam) atau terbang dengan mode OTHT.

Anti Kapal Selam

Sonar yang dipasang di badan kapal laut memiliki kemampuan deteksi yang terbatas, akibat gangguan temperatur maupun tingkat keasinan permukaan air. Daya endusnya sekitar 18 km, untuk melacak kapal selam. Perbedaan permukaan air laut membuat posisi kapal berubah-ubah yang menghasilkan suara dan kecepatan kapal yang berubah-ubah, sehingga mempengaruhi daya endus sonar kapal.

Jangkauan yang terbatas ini bisa tangani lewat helikopter seperti AS565MB yang terbang jauh dan memiliki variable-depth and towed sonar arrays untuk menyelidiki setiap layer, sehingga daya deteksi bisa berkembang jauh mencapai 185 km dan mampu mendeteksi lokasi kapal selam musuh dengan presisi.

Helikopter ini tinggal menunggu agar kapal selam masuk jangkauan torpedo untuk melakukan penembakan “fire and forget”. Tentu ada pula kapal selam yang memiliki rudal anti udara, namun umumnya masih jarak pendek.

Dengan peralatan anti kapal selam yang dibawa oleh helikopter, kapal teman dapat melakukan pelacakan dengan radius yang lebih jauh terhadap kapal selam musuh, dibandingkan mendeteksi tanpa menggunakan helikopter.


Mengisi KRI Diponegoro Class.

AS 565MBe mampu melakukan misi Anti Kapal Selam dan Anti Kapal Permukaan selama 4 jam ketika terbang dengan kecepatan 140km/jam. Helikopter ini memiliki kecepatan maksimum +300 km/jam dengan daya jelajah 792 km dengan tanki standar.

Helikopter ASW Panther AS565 MB, akan ditempatkan di KRI Korvet Diponegoro Sigma Class, untuk memperkuat mata dan telinga kapal tempur tersebut.


Sejumlah senjata akan melengkapi helikopter Panther TNI AL, antara lain Torpedo MU 90, Light Anti Ship Missile,maupun canon mounted 20 mm.


Jika TNI AL menggunakan Panther AS-565 MBe, maka Basarnas Indonesia juga menggunakan helikopter buatan Eurocopter ini, yakni versi Dauphin yang versi sipil.


Helikopter AS565 MBe Panther, Media Pembelajaran Pengembangan Helikopter Tempur di Indonesia.

Dari pembelian ini, Indonesia mendapatkan transfer of technology, yang akan diserap oleh PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Selain TNI AL dan Basarnas, TNI AD juga membeli helikopter baru buatan Eurocopter yakni Fennec AS 550. Begitu pula dengan TNI AU yang membeli Eurocopter EC725 Cougar.

Semua angkatan membeli helikopter baru dari Eurocopter. Dengan demikian, perawatan helicopter tersebut semakin mudah dan bisa langsung ditangani di dalam negeri oleh PT DI yang memiliki kemampuan mumpuni, untuk urusan helikopter.

Kerjasama yang komprehensif antara TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Basarnas dengan Eurocopter, merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan Indonesia.

Helikopter-helikopter itu dikerjakan secara Co-Production dengan PT DI. Diharapkan kedepannya PT DI mampu mewujudkan helikopter buatan dalam negeri, antara lain melanjutkan proyek helikopter Gandiwa atau jenis lainnya. 


Spesifikasi (AS365 MB Panther).


Karakteristik umum.
  • Kru: 1 atau 2 pilot
  • Kapasitas: 10 tentara
  • Panjang: 13,68 m (44 ft 11 in)
  • Tinggi: 3.97 m (13 ft 0 in)
  • Berat kosong: 2.380 kg (£ 5247)
  • Max berat lepas landas: 4.300 kg (£ 9480)
  • Powerplant: 2 × Turbomeca Arriel 2C turboshaft, 635 kW (852 hp) masing-masing
  • Main rotor diameter: 11.94 m (39 ft 2 in)
  • Main rotor wilayah: 111,98 m 2 (1,205.3 sq ft)


Keunggulan : 
  • Kecepatan maksimum: 306 km / h (190 mph, 165 kn)
  • Layanan langit-langit: 5.865 m (19.242 kaki)
  • Tingkat panjat: 8,9 m / s (1.750 ft / min)


Persenjataan.

  • Senjata: Giat M621 20 mm (0.787 in) polong meriam.
  • Rockets: 68 mm (2,677 in) atau 70 mm (2,756 in) terarah roket .
  • Rudal:
  • Matra Mistral udara-ke-udara rudal .
  • AS 15 TT rudal anti-permukaan.
  • HOT rudal anti-tank.
  • MK46 atau Whitehead A.244 / S peperangan anti-kapal selam torpedo .
Penyusun : Yohanes Gitoyo, S Pd.
Sumber : 

  1. https://id.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_AS565_Panther
  2. http://www.indomiliter.com/11-unit-as565-mbe-panther-tni-al-akan-dikirim-bergelombang-selama-3-tahun/
  3. http://strategi-militer.blogspot.com/2014/06/helikopter-asw-panther-as565-mb-perkuat.html

Bangkitnya Skuadron Pemburu Kapal Selam TNI -AL Setelah Tidur Selama Hampir 50 Tahun !


TNI Angkatan Laut akan menghidupkan kembali skuadron 100 yang dikenal memiliki helikopter pemburu kapal selam lawan yang cukup canggih di era 1960-an. Skuadron itu nantinya akan dilengkapi ahelikopter anti kapal selam (anti-marine warfare/ASW) jenis AS-565 Mbe Panther sebanyak 11 unit.

11 Unit helikopter tempur itu sedang dalam proses produksi di Eurocopter Group Aeorospatiale di Prancis. AS-565 Mbe merupakan helikopter multipurpose karena berbasis maritime patrol and surveillance platform, sehingga sangat mumpuni baik untuk kegiatan militer maupun non militer.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi membenarkan pengadaan 11 unit helikopter anti kapal selam ini merupakan langkah awal 'menghidupkan' kembali Skuadron 100 yang sempat dimiliki TNI AL di era 1960-an. Bahkan, pembentukan skuadron ini secara organisasi sudah dikaji oleh TNI AL dan termasuk dalam renstra TNI.

"Karena itu kan tinggal kita hidupkan lagi (Skuadron 100)," kata Laksamana TNI Ade Supandi di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 24 Juni 2015.

Skuadron 100 yang akan diaktifkan kembali ini bakal menjadi tulang punggung kekuatan TNI AL dalam operasi di laut. Sebelumnya, Skuadron 100 memiliki armada helikopter anti kapal selam jenis Lynx buatan Inggris, namun akhirnya dinonaktifkan tahun 1980-an karena tidak ada alutsista yang secara khusus memiliki kemampuan untuk misi atau operasi semacam itu.

Skuadron 100 akhirnya dilebur dengan skuadron lain karena tidak lagi memiliki pesawat. Tapi kini, skuadron kebanggaan TNI AL itu akan kembali dihidupkan dengan diperkuat 11 unit helikopter jenis AS-565 Mbe Sea Panther buatan Prancis.
Sayangnya, mantan Kepala Staf Umum TNI ini mengaku tidak tahu persis kapan 11 heli tempur itu akan tiba di Tanah Air. 

"Tergantung kemampuan dari manufaktur. Normalnya dia ya mungkin setahun tiga (unit)," ujar Supandi. Dia menyebut, helikopter anti kapal selam ini berfungsi sebagai perpanjangan kapal perang.

Kemampuan helikopter anti kapal selam itu nantinya akan dipadukan dengan peluru kendali kaliber 60 mm dan 80 mm yang dimiliki kapal perang TNI AL. Peluru-peluru kendali itu membutuhkan target reporting unit, karena radar yang ada di kapal perang hanya terbatas dengan cakrawala.

"Nah itu bisa dilaksanakan oleh helikopter yang memiliki kemampuan radar OTH (Over the Horizon) agar peluru rudal kita yang jauh-jauh ini punya alat bantu untuk deteksi, tempatnya di kapal kita yang ada heli deck yang sudah pada datang," terang KSAL.

Meski TNI AL dan TNI Angkatan Udara sama-sama memiliki helikopter. Tapi doktrin dan misi operasi kedua matra ini berbeda. Helikopter TNI AL, salah satunya harus mampu bermanuver pendaratan dan lepas landas dari geladak pendaratan (helipad) di kapal perang yang bergerak alias berlayar di laut pada berbagai skenario cuaca, misi, dan persenjataan.

Hal itu merupakah salah satu kemahiran utama yang harus dimiliki bagi penerbang-penerbang helikopter TNI AL, yang tidak diperlukan penerbang helikopter di skuadron udara TNI AU.

Supandi menambahkan, pengadaan helikopter anti kapal selam untuk Skuadron 100 sekaligus melengkapi kebutuhan kapal perang RI yang memiliki heli deck. Hanya saja, dalam proses pengadaannya, baik kapal perang maupun helikopter dilakukan secara bertahap.

"Sekarang kapal-kapal udah pada datang, seperti empat buah Sigma dan 3 KRI MLF. Untuk dia on board selalu diatas kapal. Dengan kita lengkapi 11 (helikopter) mudah-mudahan kapal itu lengkap dan fungsi realisasinya sesuai desain dari kapal itu," imbuhnya.


Dunia Cemas


Rencana TNI AL membeli 11 helikopter tempur dicemaskan dunia dan mulai disorot media internasional. Kecemasan itu disebabkan helikopter itu akan dipakai untuk mengaktifkan lagi Skuadron Udara 100 pemburu kapal selam yang disegani di era 1960-an.

Menurut media asing, Alat utama sistem persenjataan TNI AL yang akan dibeli itu dapat meningkatkan secara signifikan kemampuan militer Indonesia dari ancaman bawah laut.

"Skuadron penerbangan, bernama Skuadron Udara 100, akan dibangun untuk memberi dukungan operasional terhadap armada baru 11 heli antikapal selam berupa AS-565 MBe Panther," demikian ditulis The Diplomat pada Minggu, 21 Juni 2015.

Tak disebutkan waktu pasti Skuadron Udara 100 resmi dioperasikan. The Diplomat menyebut satu sumber di TNI AL dan dikutip IHS Jane Defense Weekly bahwa skuadron akan dioperasikan saat heli pertama Panther diterima.

"Panther ini telah menjadi satu dari platform anti kapal selam ringan/menengah terbaik di dunia, di mana terdapat sistem ASW terkini serta kemampuannya untuk dioperasikan dari kapal korvet maupun fregat kecil," kata Kepala Regional Asia Tenggara dan Pasifik, Philippe Monteux di Airbus.

Helikopter canggih itu diperkirakan diterima secara keseluruhan pada akhir 2017. Skuadron yang ditugasi untuk mengoperasikannya akan ditempatkan di Pangkalan Udara Juanda Surabaya, Jawa Timur. Helikopter itu akan dioperasikan untuk kapal SIGMA 10514 dan MRLF kelas Bung Tomo.

Kepala Sub Dinas Penerangan TNI AL, Kolonel (Laut) Suradi Agung Slamet menegaskan dunia internasional tak perlu khawatir dengan pengadaan 11 helikopter anti kapal selam TNI AL. Sebab, 11 unit helikopter tempur itu berfungsi untuk memperkuat Skuadron 100, sesuai dengan kebutuhan TNI AL dalam menjaga kedaulatan NKRI berdasarkan letak geografisnya.

Selain itu, dalam konteks pembelian alutsista, apabila telah disepakati pembelian senjata, maka otomatis produsen dan negara pembeli sudah memiliki izin, dan persetujuan negara-negara di PBB atau negara-negara regional lainnya.

"Jada nggak perlu worry lah soal itu. Saya rasa itu (Kekhawatiran dunia internasional) nggak perlu ditanggapi," kata Kol Suradi kepada VIVA.co.id

Sementara itu, terkait berapa anggaran yang dibutuhkan TNI AL untuk mengadakan 11 helikopter pabrikan Prancis itu, Suradi mengaku TNI AL tidak berhak membeberkannya. "Untuk harganya kita nggak bisa buka, itu kewenangan Kementerian Pertahanan. Kita cuma user," tegasnya.


Dukungan DPR


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung rencana TNI AL membeli 11 unit helikopter. Alat utama sistem pertahanan (alutsista) itu akan digunakan untuk mengaktifkan kembali Skuadron Udara 100 pemburu kapal selam yang sempat berjaya di era 1960-an.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanudin mengatakan, pada prinsipnya DPR setuju dengan rencana itu. Apalagi, pembentukan skuadron buru sub marine memang masuk dalam program. Namun, DPR belum memastikan menyetujui jenis helikopter yang akan dibeli. 

Pasalnya, spesifikasi utama yang dibutuhkan adalah helikopter itu dapat lepas landas atau mendarat di kapal tertentu di laut. Menurut dia, TNI sedang mengkaji jenis dan spesifikasi helikopter serta menghitung anggaran untuk memenuhi pembelian yang dibutuhkan.

"Modelnya belum kita tahu, versi dari buatan anak bangsa atau Amerika. Sampai sekarang (TNI) masih menghitung," kata Hasanudin di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2015.

Politikus PDIP ini menjelaskan, pembelian helikopter untuk skuadron baru menjadi bagian dari penguatan alutsista dan pertahanan negara. Pengadaannya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan negara.

"Itu merupakan sistem senjata AL. Itu bagian sistem armada tempur AL. Ada kapal selam, kapal tempur. Jenisnya macam-macam, bisa menyapu ranjau, bisa juga kapal yang dilengkapi alat, salah satunya skuadron heli, " paparnya.

Sebagai informasi, sebagai naval operation, helikopter Panther ini nyaris sempurna. Karena bisa terbang senyap, biaya perawatan murah dan multifungsi. Helikopter tempur ini tidak hanya berfungsi untuk helikopter anti kapal selam, tapi juga untuk anti kapal permukaan dan untuk versi intai taktis. 

Ketahanan terbang helikopter ini mencapai 4 jam dengan kecepatan medium 140 km/jam atau terbang dengan mode over the horizon targeting. Helikopter ini memiliki kecepatan maksimum 300 km/jam dengan daya jelajak 792 km dengan tangki standar.

Helikopter Panther ini mampu mengangkut 6 personel, 2 orang pilot dan satu kru. 11 helikopter ini nantinya akan ditempatkan di kapal perang kelas Sigma, seperti korvet KRI Diponegoro-365 untuk memperkuat kapal tempur tersebut.

Namun khusus untuk 11 helikopter pesanan TNI AL ini, akan dipasangi perlengkapan torpedo ASW  Raytheon Mk 46 atau Whitehead A.244/S lightweight, dan termasuk sonar DS-100 helicopter long-range active sonar (HELRAS).

DS-100 merupakan jenis sonar versi 1.38 kHz dari AQS-18A yang lebih populer. Alat itu mampu mendeteksi benda hingga kedalaman 500 meter untuk pemantauan dan pencarian bawah laut. Dengan resolusi proses dopler dan denyut yang panjang, bisa mendeteksi kapal selam meski melaju dengan kecepatan sangat rendah.

Bersama L-3, DS-100 bisa dipakai untuk mendeteksi, menetapkan target dan meluncurkan senjata terhadap target kapal selam di kedalaman atau perairan dangkal.

Penulis  : Dedy Priatmojo, Eka Permadi, Anwar Sadat
Sumber : fokus.news.viva.co.id, Jum'at, 26 Juni 2015,  09:43 WIB.

Rabu, 24 Juni 2015

Awas : Matahari Mengamuk, Semburkan Partikel Berenergi Tinggi ke Bumi !


Aktivitas Matahari meningkat dalam beberapa hari terakhir. Senin (22/6/2015), bintang Tata Surya itu melontarkan partikel bermuatan menuju Bumi.

Lontaran partikel bermuatan atau yang sering disebut badai Matahari itu telah menghantam Bumi pada Selasa (23/6/2015) dini hari sekitar pukul 01.39 WIB.

Badai matahari kelas X yang terjadi pada Selasa (10/6/2014) pukul 20.42 WIB seperti dipotret kamera NASA.

Informasi pada situs Badan Administrasi Atmosfer dan Kelautan Amerika Serikat (NOAA) pada Selasa mengungkap bahwa badai itu mencapai level G-4.

Dengan level tersebut, badai Matahari kali ini menyamai peristiwa pada Maret 2015 lalu serta menjadi salah satu yang terkuat sejak September 2005.

Partikel bermuatan yang menumbuk lapisan magnetosfer Bumi bisa memicu keindahan sekaligus masalah besar.


Tumbukan partikel bermuatan dengan lapisan pelindung Bumi menyebabkan munculnya aurora yang akan bisa dilihat dari Amerika Utara dan Australia.

Sementara itu, gangguan komunikasi satelit dan elektronika juga bisa terjadi. Tahun 1989, listrik di wilayah Quebec di Kanada pernah padam berjam-jam akibat badai Matahari.

Sementara badai Matahari kuat telah sampai ke Bumi, badai lain akan segera menyusul, diperkirakan sampai ke Bumi pada Kamis (25/6/2015) pukul 06.00 WIB.

Zona R-2 yang memicu munculnya badai Matahari yang sampai ke Bumi pada dini hari tadi kini aktif kembali. 

Badai Matahari adalah fenomena biasa. Meski bisa memicu gangguan komunikasi, badai itu takkan mengakibatkan bencana, kepunahan massal, dan dampak besar buruk lainnya.

Editor : Yunanto Wiji Utomo
Sumber : sains.kompas.com, Selasa, 23 Juni 2015, 15:30 WIB.