Inilah Vanuatu, Negara Asing yang Dukung Kemerdekaan Papua Barat (OPM).

Insiden penyanderaan dan penembakan terhadap 31 pekerja proyek jalan Trans Papua di Nduga, Papua pada 2 Desember 2018, mengusik keamanan dan kenyamanan masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Penembakan ini diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang menginginkan kemerdekaan.

Gerakan separatis yang terjadi di Papua serta Papua Barat diduga didukung negara asing, diantaranya Vanuatu sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan.

Situs abc.net.au, pada September 2018 lalu mewartakan, Vanuatu akan terus melakukan lobi pada sejumlah negara untuk mengumpulkan dukungan agar Provinsi Papua Barat bisa menentukan masa depannya sendiri. Vanuatu diketahui telah berusaha menggalang dukungan dari negara-negara Pasifik, namun dipastikan Vanuatu tak akan mendapat dukungan dari Papua Nugini.

Gary Juffa, politisi di Papua Nugini, mengatakan jika pemerintah Vanuatu tidak bisa memberikan suara bagi kebebasan Papua Barat, maka Vanuatu sendiri bukan negara merdeka.

"Papua Barat dikendalikan oleh negara lain," kicau Juffa melaluiTwitter. 

Provinsi Papua Barat yang beribu kota di Manokwari sebelum 1999 bernama Irian Jaya Barat. Wilayah ini bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bersama Vanuatu West Papua Association dan South Moluccas Association memperingati Hari Papua Barat, yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 1 Desember di Chiefs Nakamal, Vanuatu. Papua Barat pertama kali mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1961.

Dilansir dari Dailypost.vu, 6 Desember 2017, perayaan yang digelar pada 1 Desember, dimulai dengan pidato Presiden Dewan Malvatumauri, Willie Gray Plasua, kepada tamu-tamu istimewa dan masyarakat untuk menyaksikan pengibaran bendera dan memperingati hari bagi rakyat Papua Barat.

Dia menegaskan kembali kepada delegasi ULMWP bahwa mereka memiliki dukungan penuh dari dewannya.

Perwakilan pemerintah dan utusan khusus untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM), Laura Lini, mengatakan bahwa Vanuatu berada di garis depan dan akan terus mengadvokasi kemerdekaan Papua Barat.

Pada Agustus 2018, pemerintah Vanuatu telah menujuk Laura Lini sebagai utusan khusus untuk Papua Barat, dilaporkan dari Razio NZ.

Laura Lini adalah putri dari Walter Lini, yang dikenal sebagai bapak pendiri Vanuatu.

"Ayah Laura, yang saat itu menjadi perdana menteri, bersumpah tidak akan meninggalkan Papua Barat atau New Caledonia Kanak," kata Jacob Rumbiak, Juru Bicara United Liberation Movement of West Papua.

Padahal PBB telah menolak petisi kemerdekaan Papua Barat pada 30 September tahun lalu dan menyatakan tidak akan mengambil langkah apapun untuk melawan Indonesia.


PBB Menolak Petisi Kemerdekaan Papua Barat.

Petisi kemerdekaan Papua Barat ditanda-tangani oleh sekitar 1,8 juta masyarakat di Papua Barat. Mereka menyerukan kemerdekaan untuk lepas dari Indonesia.

Situs pemberitaan scmp.com, pada September tahun lalu mewartakan, Benny Wenda, pemimpin gerakan Papua Barat merdeka, yang sekarang berada dipengasingan, memasukkan petisi ini ke komite dekolonisasi PBB atau C24. Dia mengklaim mendapat dukungan dari 70 persen populasi Provinsi Papua Barat.

Petisi itu meminta PBB agar menunjuk utusan khusus guna menyelidiki pelanggaran HAM di Provinsi Papua Barat, Indonesia dan memasukkan isu Papua Barat dalam agenda C24. Petisi tersebut mendesak agar masyarakat Papua Barat diberikan hak untuk menentukan masa depan sendiri.

Namun Ketua Komite C24 yang ketika itu dipimpin Rafael Ramirez, mengatakan petisi Papua Barat tidak bisa diterima. Ramirez beralasan mandat komite hanya untuk menangani 17 negara yang diidentifikasi PBB sebagai teritori non-pemerintahan sendiri. Walhasil, C24 menyerahkan isu Papua Barat ini ke PBB dan dunia.

Provinsi Papua Barat, Indonesia adalah bekas jajahan Belanda atau yang dulu dikenal dengan sebutan Nugini Belanda. Namun pada 1963, wilayah ini dianeksasi oleh Indonesia dan dinamai Irian Jaya hingga pada 1999 Indonesia membelah wilayah ini menjadi dua Provinsi yakni Papua dan Papua Barat.

Disusun ulang : Yohanes Gitoyo, S Pd.

Sumber : https://dunia.tempo.co.