Selasa, 18 Juni 2013

DPR Sahkan APBN-P 2013, Harga BBM di Tangan Pemerintah ! = Harga BBM Naik !!!


Setelah melalui pembahasan alot dan panas dalam sidang paripurna selama 12 jam, DPR sepakat untuk mengesahkan undang-undang APBN Perubahan 2013. Langkah pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tinggal menunggu pengumuman Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik.

Sidang yang berlangsung sepanjang Senin 17 Juni 2013 berlangsung alot dengan skor sebanyak tiga kali. Proses lobi antar fraksi pun mengalami jalan buntu dan akhirnya menggunakan mekanisme voting. 

Sekitar 338 anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa menerima rancangan APBN-P 2013. 

Sedangkan 108 anggota DPR lainnya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sosial, Gerindra dan Hanura menolak rancangan APBN-P 2013. "Maka rapat paripurna ini menyetujui rancangan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang APBN Perubahan 2013 untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar ketua DPR-RI, Marzuki Alie.

Gerindra yang sejak awal mendukung kenaikan BBM, malam ini justru berbelok menolak pengesahan APBN-P 2013. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, berpendapat rencana kenaikan harga BBM akan menciptakan 4 juta orang miskin baru dan inflasi 7,6 persen. Gerindra tidak setuju dengan cara penanganan pemerintah yang menggunakan mekanisme Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLSM).

"Pemerintah menanganinya dengan cara bagi-bagi duit, itu tidak mengatasi kemiskinan. Gerindra menginginkan pemerintah berkonsentrasi pada pembangunan infratruktur dasar, pemenuhan kebutuhan secara gratis, memberikan kredit, dan ketersediaan benih bagi petani. Banyak pikiran dan pokok pikiran kami yang belum terakomodasi, maka Gerindra menolak," katanya.

Sebelumnya, dua partai penolak APBN-P 2013, PDI-P dan PKS bahkan telah menyiapkan postur APBN-P tandingan tanpa kenaikan harga BBM subsidi. Bahkan, PDI-P menyebarkan buku saku berjudul "APBN-P pro desa" setebal 24 halaman.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah, dalam sidang paripurna menyatakan, PKS menolak mengesahkan APBN-P 2013 karena mendengar suara rakyat. Rakyat, katanya, semakin terbebani jika harga BBM dinaikkan.

Usulan APBN-P tandingan tersebut ditolak oleh pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR-RI, Priyo Budi Santoso, menyatakan tawaran PDI-P dan PKS dengan rancangan APBN-P versinya akan sangat beresiko karena harus dibahas lagi dalam Badan Anggaran dan memerlukan waktu lebih lama.  

Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, menjelaskan dalam APBN-P 2013 DPR akan memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk mengatur belanja subsidi kepada negara. "Kebijakan ini akan membuat generasi mendatang mempunyai ketahanan energi," katanya.

Sekretaris Fraksi PKB, Hanif Dakhiri menyatakan kenaikan BBM subsidi adalah upaya untuk penyelamatan fiskal. "Menaikkan harga BBM merupakan domain pemerintah, maka kami akan menghormati. Namun, kami memberikan catatan subsidi untuk lebih tepat sasaran," katanya.


Demo di berbagai kota

Di luar gedung DPR-RI Senayan, aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen mahasiswa dan buruh terus berlangsung sejak pagi dibubarkan secara paksa oleh polisi pada pukul 20:00 WIB. Proses pembubaran itu sangat alot, dimulai sejak pukul 18.00 WIB. Polisi sudah berusaha untuk membubarkan para pendemo yang terdiri dari mahasiswa dan buru. Namun, para pendemo menolak untuk dibubarkan dengan alasan masih ada yang melakukan ibadah salat Maghrib.

Kondisi menjadi tidak kondusif saat beberapa mahasiswa melemparkan bom molotov dan kembang api ke arah polisi. Polisi yang dipimpin oleh Wakil Kepala Polda Metro Jaya, Brigjen Sudjarno langsung mengeluarkan mobil water cannon dan mobil barracuda.

Mahasiswa melawan dengan melempar batu ke arah polisi, namun aparat keamanan berhasil memecah massa menjadi dua, arah Slipi dan Semanggi. Sementara, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) memblokir jalan Diponegoro, tepatnya di depan Rumah sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Tidak jauh dari lokasi, mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) juga melakukan aksi bakar ban bekas. Namun aksi tersebut masih lebih tertib karena tak sampai memblokir jalan. Sementara di Jalan Cikini Raya, massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga memblokir jalan.


Selain di Ibu Kota Jakarta, aksi massa untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga digelar serentak di sejumlah daerah di tanah air. Unjuk rasa digelar mahasiswa dan buruh di pusat kota maupun di kantor pemerintahan.

Bahkan, wartawan TRANS7 Anton Nugroho menjadi korban ketika meliput demonstrasi mahasiswa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak di Jambi, Senin 17 Juni 2013. Mata sebelah kanan Anton terkena selongsong peluru gas air mata. Darah pun langsung mengucur deras.


Subsidi BBM merusak pembangunan?

Wakil Ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Tatang Hernas Soerawidjaja, menjelaskan subsidi BBM saat ini sudah beralih fungsi menjadi ‘insentif pemborosan” oleh pemilik-pemilik kendaraan pribadi yang umumnya adalah golongan menengah ke atas. 

"Subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah Indonesia sampai sekarang sebenarnya sudah salah kaprah, karena tak mencapai tujuan yang hakiki, malahan membuat porsi yang sangat besar dari anggaran negara terbuang percuma," kata Dosen ITB ini.

Ia menjelaskan, selain Brunei yang merupakan eksportir netto minyak, harga BBM di Indonesia selama satu dekade terendah di ASEAN. Perbedaan harga BBM di dalam negeri dan di negara tetangga sangat berpotensi memicu penyelewengan. Untuk mencegah hal tersebut, maka subsidi BBM perlu dikurangi.

Saat ini, kata dia, dunia sedang berlomba-lomba memberikan insentif ke energi terbarukan karena minyak bumi kian langka dan mahal. Namun, Indonesia sendiri masih terjebak dengan subsidi BBM dan melupakan insentif energi terbarukan.

"Ini merupakan falsafah regenerasi dan pembangunan ekonomi yang keliru dari sebuah bangsa," kata Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) ini.

Menurutnya, orang yang penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan mental pengemis. Sebaiknya, berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat mendorong pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat miskin, agar tetap dapat membeli BBM bersubsidi walaupun harga naik.


"Mereka harus sadar demonstrasi menentang kenaikan harga BBM tidak merepresentasikan pembelaan terhadap rakyat kecil, namun secara pelahan mengantar rakyat kita ke jurang kenistaan. Kesadaran ini akan membuat mereka tak mudah dimanfaatkan demi kepentingan sesat para politisi maupun importir BBM," kata anggota Dewan Riset Nasional ini.

Penulis : Iwan Kurniawan, Alfin Tofler, Nila Chrisna Yulika, Rohimat Nurbaya
Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/, Selasa, 18 Juni 2013, 00:09