Selasa, 20 Mei 2014

Malaysia Ber-ulah, TNI AL Siagakan KRI Sutedi Senoputra !!!

SANGAT DEKAT: Kapal milik Malaysia menancapkan tiang pembangunan mercusuar di atas laut kemarin. Malaysia mengerahkan delapan kapal, termasuk ponton, untuk membangun tiang yang jaraknya sangat dekat dengan wilayah Indonesia.

Pembangunan mercusuar atau bikon oleh pihak Malaysia di perairan Tanjung Datok Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas membuat TNI AL terusik. Pangkalan TNI AL (Lanal) Pontianak mengirim dua armada yang terdiri dari satu kapal perang dan pesawat udara untuk memantau perkembangan pembangunan rambu suar tersebut. Pemerintah Malaysia diduga telah melakukan aktivitas pembangunan rambu suar di kawasan perairan Indonesia, tepatnya titik koordinat 02.05.053 N-109.38.370 E Bujur Timur atau sekitar 900 meter di depan patok SRTP 1 (patok 01) di Tanjungdatu, Paloh, Sambas.  

Pihak Pangkalan TNI AL Pontianak tengah menyelidiki kemungkinan pelanggaran batas wilayah perairan Indonesia oleh pihak Malaysia di Tanjung Datuk, yang berada di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak. 

Informasi yang dihimpun Pontianak Post (grup Radar Lampung), aktivitas pembangunan rambu suar itu setelah terpantau oleh petugas navigasi perhubungan laut yang akan melaksanakan serah terima pos navigasi di Temajok. Saat bersamaan, petugas navigasi melihat iring-iringan delapan kapal Malaysia yang terdiri atas tiga kapal boat, empat tongkang material, dan satu kapal angkatan laut bergerak menuju perairan lebih kurang 900 meter di depan patok SRTP 01.

Kapal-kapal itu melakukan pemasangan tiang pancang besi dalam rangka membangun mercusuar. Bahkan hingg kini sudah terpasang tiga tiang pancang. ’’Informasi ini kami terima pada 15 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 WIB,” kata Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Pontianak Kolonel Dwika Tjahya Setiawan kemarin.

Dari informasi itu, pihaknya kini masih menyelidiki aktivitas yang dilakukan oleh pihak maritim pemerintah Malaysia. ’’Kami masih melakukan penyelidikan, apakah daerah itu masuk ke kawasan perairan Indonesia atau tidak? Karena berdasarkan perundingan antara Indonesia dengan Malaysia di Kinabalu (1975) dan Semarang (1978), wilayah Camarbulan seluas 1.400 hektare di Kalimantan Barat merupakan wilayah Malaysia. Namun, untuk kawasan perairan hingga kini belum ada kesepakatan antara kedua negara,” kata Dwika.

Kendati demikian, lanjut Dwika, berdasarkan peta, aktivitas pembangunan mercusuar oleh pihak Malaysia itu masuk ke perairan Indonesia. Pembangunan mercusuar itu berada tak jauh di bawah mercusuar yang ada di bukit Tanjungdatu. ’’Namun, kami masih selidiki dahulu kebenarannya. Pesawat Cassa kami sudah melakukan pemotretan lewat udara. Dalam waktu dekat ini, kami akan mengirim kapal perang ke lokasi aktivitas pembangunan mercusuar itu. Jika memang terbukti melanggar daerah teritorial, secara tegas akan dilakukan pengusiran,” tegasnya.

Adanya aktivitas pembangunan mercusuar oleh pihak Malaysia, kata Dwika, sudah dilaporkan kepada Pangdam XII/Tanjungpura. Mendapatkan informasi itu, Pandam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI A. Ibrahim Saleh didampingi Asintel As. Ops. dan Katopdam XII/Tanjungpura melakukan pengecekan di lapangan dengan menggunakan Gun Helly.

’’Setelah saya mendapatkan informasi dari Danlanal Pontianak, saya langsung mengecek ke lapangan,” kata A. Ibrahim Saleh kemarin.

Dalam pengamatan melalui udara, ditemukan ada pelaksanaan membangun tiang pancang mercusuar di wilayah Tanjungdatu, tepatnya di segitiga pasir berumput Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. ’’Tadi saya sempat berputar tepat di atas tempat pemancangan mercusuar itu. Kurang lebih 100-300 meter di sebelah utara patok A1, di mana pancangan mercusuar ini berada di laut. Kami temukan tadi tinggal dua kapal. Satu kapal maritim, kapal tongkang, dan dua tugboat. Sementara empat kapal lainnya sudah meninggalkan tempat. Karena laporan awal ada delapan kapal,” kata Pangdam.

Dijelaskan Pangdam, setelah beberapa saat memantau melalui udara, pihaknya kembali ke markas. ’’Kondisi terakhir sekarang masih melaksanakan kegiatan di sana,” katanya.

Disinggung soal lokasi pembangunan mercusuar oleh pihak Malaysia, Pangdam belum bisa memastikan. Menurutnya, lokasi pembangunan mercusuar itu berada di laut. Terlebih hingga kini belum ada kesepakatan mengenai batas laut. ’’Kalau untuk darat sudah jelas,” ungkapnya.

Akibat pembangunan mercusuar tersebut, masyarakat Temajok mulai tidak berani mencari ikan di kawasan segitiga pasir berumput karena lokasi itu diklaim milik Malaysia. ’’Masyarakat merasa takut karena pihak Malaysia melarang. Karena kawasan itu dianggap sebagai kawasan milik Malaysia. Mengenai lokasinya, nanti kita pastikan lagi. Sudah ada pengerahan KRI menuju lokasi,” katanya.

Jika aktivitas pembangunan mercusuar tersebut berada di wilayah perairan Indonesia, tambah Pangdam, maka tidak ada alasan lain untuk menindak tegas. “Tidak ada alasan lain. Maka akan kita usir mereka, tapi sesuai prosedur,” tegasnya.


Malaysia Berulah, TNI AL Siagakan KRI Sutedi Senoputra

Malaysia Berulah, TNI AL Siagakan KRI Sutedi Senoputra

Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak tinggal diam menyusul adanya  laporan pembuatan mercusuar yang dilakukan Malaysia di kawasan Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, perbatasan Kalimantan Barat. Kemudian, menindaklanjuti hal itu, pihak Lanal Pontianak mengirim kapal SSA serta membuat foto udara menggunakan pesawat TNI AL. Namun hingga Minggu (18/5) masih ada kegiatan pemasangan lampu suar oleh pihak Malaysia di wilayah itu.

Dari Koarmabar TNI di Jakarta dikabarkan juga telah mengirim kapal KRI ke kawasan tersebut untuk memastikan kebenarannya. 

Sementara perwira di Lanal Pontianak yang enggan disebut namanya membenarkan dan mengatakan masih dilakukan tindak lanjut apakah kegiatan pihak Malaysia melanggar batas wilayah atau tidak. Tanjung Datuk merupakan wilayah perbatasan di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalbar. 

Areal Tanjung Datuk termasuk di dalamnya Gosong Niger di wilayah laut dan Camar Wulan di wilayah darat yang sampai sekarang titik ikat dan patok batas Provinsi Kalimantan Barat (Republik Indonesia)  Negara Bagian Sarawak (Federasi Malaysia), masih bermasalah karena belum disepakati. (T011)

Panglima TNI, Jenderal Moledoko menegaskan, terkait hal itu TNI bahkan telah mengirimkan sejumlah personelnya untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.

"Sekarang sedang dicek. Itu masuk Indonesia atau tidak, atau bahkan masuk abu-abu, tentu akan kami protes. Secara administrasi, panglima sudah melayangkan surat karena itu adalah pelanggaran. Kami sudah kirim surat itu ke menteri luar negeri," tegas Moeldoko usai memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI) Depok, Selasa 20 Mei 2014.

Saat ini, lanjutnya, satu unit kapal dan pasukan telah diterjunkan ke lokasi untuk memastikan kebenaran laporan sekaligus melakukan patroli di wilayah perbatasan itu. "Sudah ada satu kapal yang dikerahkan," kata dia.

Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Pontianak, Kolonel Dwika Tjahja Setiawan mengatakan, pengiriman dua armada tersebut untuk melakukan pemantauan pembangunan mercusuar yang dilakukan pihak Malaysia di perairan Tanjung Datok. Sekaligus sebagai upaya pengamanan di kawasan perbatasan. “Tadi malam KRI SSA (Sutedi Seoputra) sudah berangkat dan sekarang berada di sekitar lokasi pembangunan mercusuar di Tanjung Datok. Selain itu, kami juga melakukan patroli dengan pesawat udara TNI AL U 621 untuk pemantauan,” kata Dwika kepada Pontianak Post, kemarin.

Dikatakan Dwika, KRI SSA (Sutedi Senoputra) yang dikirim ke lokasi dilengkapi dengan peralatan perang dan tim Hidros TNI AL sebagai tim survey untuk mengidentifikasi lokasi. “Armada ini kami siagakan di sana,” kata Dwika.

Dari hasil pemantauan melalui pesawat udara, lanjut Dwika, pihaknya tidak melihat adanya aktivitas pembangunan oleh pihak Malaysia. Kendati demikian, dari pemantauan tersebut, anggota yang diturunkan melihat keberadaan kapal tongkang, tugboat dan kapal Malaysia. “Cuaca hari ini tidak kondusif. Saat pemantauan terjadi hujan deras dan gelombang yang mengakibatkan jarak pandang sangat terbatas. Kami di sana tidak melihat ada aktivitas pembangunan, namun kami melihat keberadaan beberapa kapal di lokasi pembangunan,” lanjutnya.

Kendati demikian, TNI Angkatan Laut Pontianak membenarkan adanya upaya pembangunan mercusuar oleh pihak Malaysia di perairan Tanjung Datok. “Kami membenarkan adanya upaya pembangunan mercusuar oleh pihak Malaysia di Tanjung Datok. Namun apakah hari ini aktivitas itu berlangsung, kami tidak melihat karena cuaca buruk,” jelasnya.


Disinggung soal keberadaan lokasi pembangunan, Dwika mengatakan, berdasarkan floting peta laut yang dimiliki TNI AL, pembangunan rambu suar oleh pihak Malaysia berada di perairan Indonesia tepatnya di titik koordinat 02.05.053N-109.38.760E. “Berdasarkan peta itu, lokasi pembangunan oleh pihak Malaysia secara yuridis berada di perairan Indonesia. Namun kami masih melakukan pengecekan kembali,” katanya.

Aktivitas pembangunan tersebut setelah terpantau oleh petugas navigasi perhubungan laut yang akan akan melaksanakan serah terima pos navigasi di Temajok. Saat bersamaan, petugas navigasi melihat iring-iringan kapal Malaysia yang berjumlah delapan buah yang terdiri dari tiga kapal boat, empat tongkang material, dan satu kapal angkatan laut bergerak menuju perairan lebih kurang 900 meter di depan patok SRTP 01.

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kalimantan Barat, Sukiman meminta Pemerintah menindaklanjuti dan menyelidiki secara serius pembangunan Mercusuar oleh Malaysia di Kawasan Perairan Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar. ”Pemerintah harus bertindak tegas seandainya pembangunan Mercusuar memang masuk ke wilayah kedaulatan RI,” ungkapnya Senin (19/5) via telepon.

Menurut dia pelanggaran yang dilakukan Malaysia tidak hanya sekali dilakukan. Pertama lepasnya Sipadan-Ligitan sudah membuat muka Indonesia tertampar di dunia internasional. Lalu patok batas di Camar Bulan ikut diganggu juga. ”Lalu muncul lagi persoalan baru dengan membangun Mercusuar di Kabupaten Sambas,” ungkapnya.

Katanya Malaysia sepertinya tidak pernah puas dan selalu senang mengusik kedaulatan NKRI I. “Ini sudah menyangkut harga diri bangsa. Kita seperti diinjak-injak. Harus ada sikap tegas. Tegur pemerintah Malaysia melalui jalur diplomatik,” usulnya.

Politisi PAN asal Kalbar ini menambahkan pembangunan Mercusuar di wilayah perairan bahkan sampai melibatkan pengawalan dari militer kerajaan Malaysia segala. Bahkan ada kapal perang yang ikut nongkrong di perairan wilayah RI menunggu proses pembangunan tersebut. Sepertinya ada misi khusus kenapa dibangun Mercusuar.

”Seandainya mereka hormat seharusnya dibangun tetapi dengan melakukan koordinasi ke Pemerintah RI. Jangan hanya menguntungkan salah satu negara. Apalagi soal perbatasan sangat rentan. Wilayah perairan tersebut juga masih bersengketa,” terangnya.

Sukiman meminta Pemerintah RI perlu menambah Pangkalan TNI AL berkedudukan di perairan Kabupaten Sambas. Pembangunanya harus dilengkapi dengan perlengkapan teknologi dan komunikasi sangat canggih. Tujuannya untuk menjaga segala potensi dan kedaulatan perbatasan wilayah kelautan RI. “Sistem komunikasi canggih sangat berguna mendeteksi gangguan di wilayah perbatasan RI,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta Pemerintah RI melengkapi TNI AL di Kalbar kapal-kapal patroli dengan kemampuan sangat cepat menjangkau perairan perbatasan. Kapal-kapal tersebut mampu dipergunakan untuk memonitor wilayah perbatasan dan perairan di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Sukiman berjanji, ia bersama kawan-kawannya di DPR RI terutama Komisi Hankam akan membawa pembangunan Mercusuar oleh Malaysia pada sidang paripurna besok (hari ini). “Jelas saya sebagai bagian dari NKRI dan wakil rakyat dari Kalbar sangat menyayangkan tindak tanduk Pemerintah Malaysia dengan membangun Mercusuar tersebut,” tuturnya.


Pemprov Kirim Utusan ke Paloh

DPRD Kalbar meminta pemerintah Republik Indonesia segera mengambil langkah tegas. ’’Kalau memang benar, kita harus berani berbuat tegas. Tidak boleh satu negara manapun mengambil sejengkal lahan negara RI. Itu sama saya menginjak-injak harga diri kita!” kata Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur kemarin via telepon dari Jakarta.

Menurut dia, isu pencaplokan kawasan perairan Republik Indonesia memang bukan barang baru. Pada 2011 sempat diributkan dengan sengketa patok batas, tepatnya di Desa Camarbulan, Temajuk Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. ”Untuk yang satu ini, kita memang harus berhati-hati menyikapi. Namun, seandainya memang aktivitas mercusuar berada di kawasan Tanjungdatu, kita harus berani berbuat tegas,” ujarnya.

Sebagai bagian dari pemerintah di Kalimantan Barat, DPRD Kalbar jelas merasa geram adanya aktivitas itu. Siapa pun tidak akan pernah terima jika ada orang asing nyelonong masuk dan tiba-tiba beraktivitas. ”Itu sama saja tamu tidak diundang. Kita tunggulah seperti apa. Tapi, sebaiknya pemerintah Indonesia memang memberikan teguran keras,” ungkapnya. 

Sementara itu pemprov mengutus Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Togi L Tobing, untuk  meninjau lokasi pembangunan mercusuar oleh Malaysia yang diduga masuk kawasan Tanjung Dato, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.

“Kami mengutus staf ahli bidang hukum untuk meninjau lapangan dan setelah pulang akan dibuat laporannya,” ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya seusai paripurna di DPRD Provinsi Kalbar, Senin (19/5).

Menurut Christiandy, pengutusan staf ahli tersebut untuk mengetahui kondisi detil di lapangan, kendati persoalan perbatasan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kalbar pun melaporkannya secara resmi kepada pemerintah pusat, setelah mendapat informasi di lapangan.

“Saya sudah mendapatkan informasi dari Danlanal. Gubernur juga sudah mendapatkan informasi tersebut. Informasinya TNI dan Polri juga sudah melaporkannya kepada Kementerian Luar Negeri. Secepatnya akan kami laporkan kepada pemerintah pusat,” ungkap Christiandy.

Christiandy menuturkan selama ini Pemerintah Malaysia tidak pernah membicarakan pembangunan mercusuar dengan Pemprov Kalbar selaku kawasan yang berbatasan dengan negara tersebut. Tetapi, lanjut Christiandy, dirinya belum mendapatkan informasi apakah persoalan itu pernah dibicarakan Malaysia dalam pertemuan Sosek Malindo.

Christiandy menambahkan saat ini sedang diselidiki perihal pembangunan mercusuar. Jika pembangunan itu memasuki wilayah Kalbar, Indonesia, ia meminta ditindak tegas karena melanggar kedaulatan negara.

“Institusi pengamanan di perbatasan seperti jajaran TNI dan petugas kita di perbatasan juga akan memberi data selengkapnya,” katanya.


Bukan pertama kali Malaysia mengobok-obok wilayah NKRI.


Ulah Malaysia memprovokasi Indonesia seolah tak pernah habis. Tiga tahun paskasengketa patok batas di Desa Camarbulan Temajok, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, antara pemerintah negara Indonesia dan Malaysia pada Oktober 2011.


TNI AL Berhasil Hentikan Aktivitas di Tanjung Datuk

Saat dihubungi secara terpisah Kadispenal Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir menyampaikan tim verifikasi sebanyak 80 anggota sudah tiba di Tanjung Datuk Senin Pukul 15.30. Kedatangan mereka kata dia, sudah berhasil menghentikan semua kegiatan pembangunan mercusuar Malaysia di Tanjung Datuk.

"Area itu sudah diamankan oleh anggota TNI AL yang betugas di Pos Angkatan Laut (posal) Temajuk," katanya.

Simorangkir berkata TNI AL sudah mengerahkan satuannya untuk melakukan pengamanan dengan menurunkan satu kapal jenis KRI SS-378 dan satu pesawat udara patroli maritim Nomer U-621 milik pos angkatan laut Temajuk dekat Tanjung Datuk Lanal Pontianak.

Menurutnya, Indonesia memang memiliki persoalan mengenai garis batas dengan 10 negara, yaitu di antaranya Singapura dan Malaysia. Mengenai garis batas di Tanjung Datuk ini, kata Simorangkir tidak pernah selesai dengan Malaysia.

Jadi yang harus bicara mengenai garis batas itu kata Simorangkir adalah pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri bukan TNI.

"TNI Angkatan Laut yang jadi anggota personalnya KRI," katanya.

Saat ini kata Simorangkir kapal milik Malaysia berjumlah tujuh kapal dengan tiga kapal tongkang dan empat kapal on board yang digunakan sebagai aktivitas pemasangan tiang mercusuar sudah berhasil ditarik ke perbatasan.

Penyusun : Yohanes Gitoyo.
Sumber : 
  1. http://www.antaranews.com/berita/434883/malaysia-diduga-langgar-wilayah-di-tanjung-datuk
  2. http://www.ns1.radarlampung.co.id/read/berita-utama/69937-lagi-malaysia-provokasi-ri
  3. http://www.pontianakpost.com/nasional/15401-tni-al-siagakan-kri-sutedi-senoputra.html
  4. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/505931-tni-kirim-pasukan-pantau-pembangunan-mercusuar-malaysia
  5. http://garudamiliter.blogspot.com/